Tubaba – Perlunya perbaikan pada Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba), Provinsi Lampung, memberikan Sosialisasi Layanan Kopi Lampung dan Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada seluruh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) maupun Pejabat Perencanaan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Kepala BKAD Tubaba Mirza Irawan Dwi A., S.Sos.,MM, mengatakan kegiatan Sosialisasi dan Bimtek tersebut dilaksanakan sejak hari Kamis – Jum’at, 10 – 11 Oktober 2024 sampai hari Senin – Selasa, 14-15 Oktober 2024, di Bandar Lampung. Dengan narasumber Ahmad Baihaqi, CA CRMP, CGAA., Korwas Bidang APD Perwakilan BPKP Provinsi Lampung dan Anwar Saifudin, Ak, CA, CRMP PF. Ahli Madya Perwakilan BPKP Provinsi Lampung.
Turut pula hadir narasumber dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Chandra W dan Rama Sihombing. Acara Bimbingan teknis tersebut dibuka Kapusdatin Kemendagri, Erikson Manihuruk, S.Kom., M.Si., secara Daring.
“Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan kapasitas bagi para pengelola keuangan daerah, guna perbaikan kinerja tata kelola keuangan daerah. Area perbaikan kinerja difokuskan pada IPKD yang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini memperoleh predikat ‘perlu perbaikan’ dari Kementerian Dalam Negeri, dan pada pengendalian defisit riil dalam pelaksanaan APBD, yang menjadi rekomendasi BPK Perwakilan Provinsi Lampung dalam kurun waktu 3 tahun terakhir,” ujar Mirza Irawan, didampingi Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan serta Kepala Bidang Perencanaan Anggaran bersama jajaran Pejabat Pengawas Fungsional, Selasa (15/10/2024).
Dirinya menjelaskan, adapun layanan Kopi Lampung (Koordinasi Pintar Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah) adalah suatu layanan yang hadir untuk memudahkan koordinasi dan mendorong kolaborasi serta sinergitas yang lebih erat antar seluruh pemangku kepentingan.
“Tujuannya untuk memberikan kontribusi langsung bagi pencapaian Indikator Kinerja Organisasi (IKU) BKAD, yakni meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang terukur, dan mendukung pencapaian IKU Pemerintah Daerah, yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD, yang telah diraih selama 13 tahun berturut-turut,” terangnya.
Oleh karenanya, Mirza meminta dukungan dan komitmen kepada seluruh stakeholder demi terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang baik dan berharap peningkatan kinerja terlaksana secara berkelanjutan.
Sementara itu, Kapusdatin Erikson Manihuruk, S.Kom., M.Si, menekankan kepada seluruh peserta Sosialisasi dan Bimtek agar kedepannya dapat lebih memperhatikan atau concern terhadap penggunaan SIPD.
“Saya tegaskan Sistem Informasi Penyelesaian Dokumen (SIPD) merupakan Sistem yang dirancang untuk mendukung satu data, serta meminta komitmen Pemerintah Daerah agar concern menggunakan satu aplikasi SIPD dalam rangka pengelolaan keuangan daerah,” pungkasnya. (Rian)
