TANGGAMUS,SN – DPRD Tanggamus menyoroti banyaknya pegawai di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di Lingkup Pemkab Tanggamus yang tidak masuk kerja.
Berdasarkan informasi yang diterima DRPD Tanggamus bahwa banyaknya pegawai yang tidak masuk kerja itu merupakan dampak dari hasil Pilkada Tanggamus.
“Dari pantauan dan informasi yang ada bahwa OPD masih banyak yang tidak masuk kerja,” kata Wakil Ketua II DPRD Tanggamus Irwandi Suralaga, S.Ag.
Menurutnya, pegawai dalam masa transisi ini tidak perlu resah dan gelisah dengan hasil proses politik yang ada di Kabupaten Tanggamus.
“Diharapkan agar pegawai tetap kerja profesional, disiplin dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat,” ujarnya.
Ia juga meminta kepada Pj Bupati dan Sekda agar dapat memberikan peringatan kepada pegawai yang jarang ngantor, bahkan sanksi tegas berupa pemotongan Tunjangan Kinerja (Tukin).
“Bagi ASN yang tidak masuk kerja, kami minta kepada Pj bupati untuk meninjau kembali hitungan tukin-nya. Jika perlu pembayaran tukin mereka sesuai dengan kinerja yang ada,” tegasnya.
“Namun apabila masih tetap, beri peringatan keras berupa pemotongan tukin, penundaan kenaikan pangkat maupun penundaan kenaikan gaji berkala,” tegasnya lagi.
Selain itu, DPRD Tanggamus juga akan membentuk tim khusus untuk mengawasi kinerja pegawai di Lingkup Pemkab Tanggamus dalam masa transisi.
“Dan kita nanti akan membentuk tim untuk mengawasi kinerja pegawai dalam masa transisi. Pegawai harus tetap kerja profesional, disiplin dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ungkapnya. (RIS/RD)
