Tubaba– Upaya mencegah terjadinya pelanggaran dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba), Provinsi Lampung, mengajak seluruh stakeholder terkait dan masyarakat untuk melakukan pengawasan partisipatif terhadap setiap tahapan Pilkada.
Demikian itu disampaikan Bawaslu Tubaba saat launching pengawasan partisipatif pada pemilihan tahun 2024 di Wisma Asri Tiyuh (Desa) Tirta Makmur, Kecamatan Tulangbawang Tengah (TBT), Senin (09/09/2024).
Ketua Bawaslu Tubaba Agus Tomi, mengatakan bahwa potensi pelanggaran menjelang Pilkada tanggal 27 November 2024 mendatang tentu ada, dan untuk mencegah terjadinya pelanggaran itu dibutuhkan kerjasama semua pihak.
“Hari ini kita melaksanakan launching pengawasan partisipatif. Dimana untuk Pilkada Kabupaten Tubaba sudah dipastikan calon tunggal. Sehingga peran serta Stakeholder dan masyarakat khususnya yang tergabung dalam Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) maupun Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) memiliki peran lebih besar,” ujar Agus Tomi didampingi anggota Bawaslu Kadarsyah dan Cecep Ramdani, saat dikonfirmasi media.
Menurutnya, jangan karena hanya terdapat calon tunggal maka dikira Pilkada sudah tenang, justru itu berpotensi lebih banyak ruang-ruang gelap yang bisa saja terjadi.
“Oleh karena itu, perlu pengawasan ekstra, seperti politik uang dan utamanya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Isu Netralitas ASN sangat luar biasa apalagi mengingat calon tunggal. Jadi kita harus bisa mengantisipasi dan memastikan ASN bisa benar-benar netral dan bekerja sesuai tugas dan fungsi,” terangnya.
Dijelaskan Agus Tomi, jika ada informasi atau dugaan pelanggaran pemilihan maka bisa segera disampaikan kepada pihak Bawaslu.
“Kami menjamin keamanan dan identitas pelapor, dan kalau ada temuan kita pastikan akan dilakukan tindak lanjut. Kami harap masyarakat bisa benar-benar berpartisipasi aktif untuk mengawasi Pilkada 2024 ini,” jelasnya.
Sementara itu, Anggota Bawaslu Provinsi Lampung, Hamid Badrul Munir, menyampaikan pengawasan partisipatif penting untuk mensukseskan Pilkada serentak 2024.
“Tubaba merupakan bagian dari Provinsi Lampung yang juga melakukan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, sehingga pengawasan juga tidak hanya dilakukan untuk Pilkada Tubaba, tapi juga Pilkada Provinsi Lampung,” tuturnya.
Untuk diketahui, kata Hamid, Bawaslu fokus pada pencegahan pelanggaran, dan ada 4 dimensi peta kerawanan Pilkada yang telah di tetapkan, yaitu dimensi sosial politik, pencalonan, kampanye, dan penghitungan suara.
“Saya berharap melalui launching pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat ini bisa mewujudkan Pilkada yang aman dan damai. Tidak hanya sekedar launching, diharapkan juga kegiatan hari ini bisa ditindaklanjuti dengan sosialisasi ke lingkungan masing-masing untuk mengawasi Pilkada,” pungkasnya.
Berdasar pantauan media, pada kegiatan launching pengawasan partisipatif tersebut, Bawaslu turut mengundang narasumber 2 orang atas nama Yan Barusal dan Dedy Indra Prayoga dari Lampung Demokrasi Studies (LDS). Selain itu, turut pula hadir Pj.Bupati Tubaba diwakili Inspektur, para anggota dan jajaran Bawaslu Tubaba, Polres, Kodim, Kejari, serta masyarakat yang tergabung pada Ormas dan OKP seperti Banser, Fatayat NU, Pemuda Muhammadiyah, PMII, dan Pramuka. (Rian)
